resume awal terbentuknya kabinet terpimpin

Masa Demokrasi Terpimpin
(5 Juli 1959 – 11 Maret 1966)

Merupakan bentuk pelaksanaan dari dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang berisi:
1. Pembubaran badan konstitiante
2. UUDS 1950 tidak berlakunya kembali UUD 1945
3. Dibentuk MPRS dan DPAS

Penyebab Konstituante Gagal Menyusun Undang-Undang Dasar Baru

Sebab Khusus:
Fraksi-fraksi yang ada di dewan Kontituante hanya mengurus kepentingan partai atau golongannya saja.

Sebab Umum:
1. Dilaksanakannya sistem Demokrasi Liberal yang menganut banyak partai dan melaksanakan sistem pemerintahan parlementer.
2. Sering terjadinya pergantian pemerintahan (kabinet) yang terus-menerus.
3. Munculnya gerakan separatis di daerah-daerah (misal Pemberontakan PRRI-Semesta)

Solusi:
Pada tanggal 21 Februari 1957, Presiden Soekarno menyampaikan gagasannya yang disebut dengan Konsepsi Presiden yang berisi:
1. Membentuk Kabinet Gotong Royong yang didukung oleh semua partai, berintikan PNI, Masyumi, NU dan PKI (Kabinet empat kaki)
2. Membentuk Dewan Nasional yang beranggotakan wakil-wakil golongan fungsional sebagai badan penasehat bagi pemerintah

Reaksi:
Muncul penolakan atas munculnya Konsepsi Presiden dari beberapa partai antara lain: Masyumi, PSII, Partai Katholik, Partai Rakyat Indonesia

Alasan:
1. Perubahan ketatanegaraan merupakan wewenang konstitusi
2. Tidak mau bekerjasama dengan PKI dalam pemerintahan karena PKI pernah memberontak pada peristiwa PKI Madium 1948
Karena tidak mencapai penyelesaian yang nyata, muncul gagasan untuk kembali ke UUD 1945 dari kalangan ABRI maka pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden yang isi pokoknya sebagai berikut:
1) Penetapan Pembubaran Konstituante
2) Penetapan berlakunya kembali UUD 1945 sebagai UUD Negara Republik Indonesia
dan tidak berlakunya UDS 1950
3) Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu sesingkat-singkatnya

Di awali dari maklumat Hatta sebagai wakil presiden waktu itu, di mana dalam maklumat tersebut menganjurkan perlunya pembentukan partai-partai, yang ternyata mendapat sambutan luas hingga pada waktu itu lebih kurang 40 partai telah lahir di Indonesia, tetapi pada kenyataannya dalam kondisi yang sedemikian, bukannya menambah suburnya sistem Demokrasi di Indonesia. Buktinya kabinet-kabinet yang ada pada waktu itu tidak pernah bertahan sampai 2 tahun penuh dan terjadi perombakan-perombakan dengan kabinet yang baru, dan bahkan menurut penilayan presiden Soekarno banyaknya partai hanya memperunyam masalah dan hanya menjadi penyebab gotok- gotokan, penyebab perpecahan bahkan dalam nada pidatonya dia menilai partai itu adalah semacam pertunjukan adu kambing yang tidak bakalan berpengaruh baik bagi Bangsa dan negara.
Menurut pengamatan Soekarno Demokrasi Liberal tidak semakin mendorong Indonesia mendekati tujuan revolusi yang dicita-citakan, yakni berupa masrakat adil dan makmur, sehingga pada gilirannya pembangunan ekonomi sulit untuk di majukan, karena setiap fihak baik pegawai negeri dan parpol juga militer saling berebut keuntungan dengan mengorban kan yang lain.
Keinginan presiden Soekarno untuk mengubur partai-partai yang ada pada waktu itu tidak jadi dilakukan, namun pembatasan terhadap partai di berlakukan, dengan membiarkan partai politik sebanyak 10 partai tetap bertahan. Yang akhirnya menambah besarnya gejolak baik dari internal partai yang di bubarkan maupun para tokoh-tokoh yang memperjuangkan “Demokrasi liberal” juga daerah-daerah tidak ketinggalan. Dan keadaan yang demikian, akhirnya meaksa Soekarno untuk menerapkan “Demokrasi terpimpin” dengan dukungan militer untuk mengambil alih kekuasaan.